Rapat Koordinasi Bahas Kondusivitas Wonosobo, Inflasi dan Stabilitas Harga Jadi Sorotan
Wonosobo – Pemerintah Kabupaten Wonosobo bersama unsur Forkopimda menggelar Rapat Koordinasi Kondusivitas Daerah pada Selasa (19/8/2025) di Ruang Kertonegoro Sekretariat Daerah. Pertemuan yang berlangsung pukul 09.30–12.30 WIB itu membahas situasi keamanan, perkembangan inflasi, hingga isu-isu sosial-ekonomi yang berpotensi memengaruhi stabilitas daerah.
Rapat dipimpin Bupati Wonosobo, H. Afif Nurhidayat, S.Ag., dan dihadiri Sekda Drs. One Andang Wardoyo, M.Si., Kapolres Wonosobo AKBP M. Kasim Akbar Bantilan, S.I.K., M.M., perwakilan Kodim 0707, kepala OPD terkait, hingga Badan Pusat Statistik dan Bulog Wonosobo.
Dalam arahannya, Bupati Afif menegaskan kondisi global seperti konflik di Timur Tengah dan Eropa turut memicu inflasi serta penurunan daya beli masyarakat. "Melihat kondisi kesenjangan ekonomi di daerah, kami dituntut untuk tidak membuat kebijakan yang memberatkan masyarakat. Terkait Peraturan Daerah tentang kenaikan retribusi pasar, pemerintah memutuskan untuk sementara menunda pelaksanaannya.," ujarnya.
Kapolres Wonosobo menambahkan, terdapat beberapa potensi kerawanan yang harus diantisipasi bersama, mulai dari kenaikan harga beras, ancaman kebakaran hutan saat musim kemarau, hingga potensi konflik sosial berbasis SARA. "Ke depan kita perlu saling berkomunikasi agar setiap informasi dapat masuk dan bisa kita mitigasi bersama-sama," kata Kapolres.
Sementara itu, paparan dari BPS mengungkap inflasi Kabupaten Wonosobo pada Juli 2025 tercatat sebesar 0,12 persen, dengan komoditas penyumbang terbesar antara lain cabai rawit, beras, telur, dan daging ayam. Defisit produksi beras juga menjadi perhatian, di mana kebutuhan mencapai 65.700 ton per tahun, sementara produksi lokal hanya 63.400 ton.
Kepala Gudang Bulog Wonosobo melaporkan stok beras saat ini sebanyak 1.970 ton dengan cadangan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang masih berjalan. Namun, ditemukan adanya pedagang yang menjual beras SPHP di atas HET, sehingga pemerintah daerah menekankan perlunya pengawasan dan sosialisasi lebih intensif.
Rapat juga membahas dinamika sosial budaya, termasuk potensi gesekan antar kelompok, penataan pedagang di kawasan Alun-alun, hingga dampak mobilitas wisatawan pada Dieng Culture Festival 2025.
Bupati Afif menutup rapat dengan penekanan bahwa seluruh kebijakan daerah harus berpihak pada masyarakat. "Kami akan terus melakukan evaluasi agar setiap keputusan pemerintah tidak memberatkan rakyat, dan menjaga agar Wonosobo tetap aman dan kondusif," pungkasnya.
Rapat dipimpin Bupati Wonosobo, H. Afif Nurhidayat, S.Ag., dan dihadiri Sekda Drs. One Andang Wardoyo, M.Si., Kapolres Wonosobo AKBP M. Kasim Akbar Bantilan, S.I.K., M.M., perwakilan Kodim 0707, kepala OPD terkait, hingga Badan Pusat Statistik dan Bulog Wonosobo.
Dalam arahannya, Bupati Afif menegaskan kondisi global seperti konflik di Timur Tengah dan Eropa turut memicu inflasi serta penurunan daya beli masyarakat. "Melihat kondisi kesenjangan ekonomi di daerah, kami dituntut untuk tidak membuat kebijakan yang memberatkan masyarakat. Terkait Peraturan Daerah tentang kenaikan retribusi pasar, pemerintah memutuskan untuk sementara menunda pelaksanaannya.," ujarnya.
Kapolres Wonosobo menambahkan, terdapat beberapa potensi kerawanan yang harus diantisipasi bersama, mulai dari kenaikan harga beras, ancaman kebakaran hutan saat musim kemarau, hingga potensi konflik sosial berbasis SARA. "Ke depan kita perlu saling berkomunikasi agar setiap informasi dapat masuk dan bisa kita mitigasi bersama-sama," kata Kapolres.
Sementara itu, paparan dari BPS mengungkap inflasi Kabupaten Wonosobo pada Juli 2025 tercatat sebesar 0,12 persen, dengan komoditas penyumbang terbesar antara lain cabai rawit, beras, telur, dan daging ayam. Defisit produksi beras juga menjadi perhatian, di mana kebutuhan mencapai 65.700 ton per tahun, sementara produksi lokal hanya 63.400 ton.
Kepala Gudang Bulog Wonosobo melaporkan stok beras saat ini sebanyak 1.970 ton dengan cadangan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang masih berjalan. Namun, ditemukan adanya pedagang yang menjual beras SPHP di atas HET, sehingga pemerintah daerah menekankan perlunya pengawasan dan sosialisasi lebih intensif.
Rapat juga membahas dinamika sosial budaya, termasuk potensi gesekan antar kelompok, penataan pedagang di kawasan Alun-alun, hingga dampak mobilitas wisatawan pada Dieng Culture Festival 2025.
Bupati Afif menutup rapat dengan penekanan bahwa seluruh kebijakan daerah harus berpihak pada masyarakat. "Kami akan terus melakukan evaluasi agar setiap keputusan pemerintah tidak memberatkan rakyat, dan menjaga agar Wonosobo tetap aman dan kondusif," pungkasnya.
Comments
Post a Comment